Visi mewujudkan kota nol sampah (Zero Waste City) bukan lagi sekadar impian lingkungan, melainkan keharusan operasional di tengah meningkatnya volume limbah. Untuk mencapai ambisi ini, peran sentral ada pada Regulasi Sampah yang kuat dan implementasi pemilahan sampah di sumber, yaitu di tingkat rumah tangga dan komersial. Tanpa kerangka hukum yang tegas dan dukungan infrastruktur, transisi dari model buang-angkut ke model ekonomi sirkular akan sulit tercapai. Regulasi Sampah yang efektif harus mencakup insentif bagi warga yang memilah dan sanksi bagi yang melanggar, menciptakan tanggung jawab kolektif. Dengan mengikatkan kebijakan pada tanggung jawab produsen dan konsumen, Regulasi Sampah menjadi motor penggerak utama perubahan perilaku masif.
Salah satu contoh implementasi kebijakan yang ketat adalah program “Wajib Pilah dan Bayar” yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Makmur Jaya. Program ini secara resmi diluncurkan pada Senin, 10 Maret 2025. Di bawah regulasi baru ini, warga diwajibkan memilah sampah menjadi minimal tiga kategori (organik, anorganik/daur ulang, dan residu) dan dikenakan biaya layanan yang lebih tinggi jika hasil pemeriksaan menunjukkan sampah tercampur. Untuk mendukung pemilahan, Pemerintah Kota Makmur Jaya telah mendistribusikan 50.000 set tempat sampah berwarna yang diklasifikasikan pada April 2025. Hasil sementara menunjukkan, dalam enam bulan pertama, volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berkurang sebesar 15%.
Pentingnya penegakan hukum dalam Regulasi Sampah tidak bisa diabaikan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makmur Jaya membentuk Tim Patroli Kebersihan yang bertugas melakukan inspeksi mendadak pada hari pengangkutan, yaitu setiap Selasa dan Jumat. Kepala Satpol PP, Bapak Jaka Permana, S.H., melaporkan pada Juni 2025 bahwa timnya telah mengeluarkan 550 surat peringatan dan mengenakan 25 denda administratif kepada pelanggar individu dan pelaku usaha. Denda administratif yang dikenakan berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 500.000.
Selain aspek hukum, regulasi juga harus mengikat sektor industri. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan perusahaan penghasil limbah kemasan untuk mengambil kembali (take-back) produk mereka, dengan target daur ulang sebesar 30% dari total produksi pada akhir tahun 2026. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan jadwal pertemuan evaluasi kinerja take-back dengan perwakilan industri setiap triwulan, dengan pertemuan berikutnya dijadwalkan pada Rabu, 5 November 2025. Melalui kombinasi antara penetapan standar pemilahan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan tanggung jawab produsen yang jelas, kota-kota dapat bergerak secara nyata menuju tujuan nol sampah.